Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, khususnya di Kabupaten Probolinggo.
Pada Rabu (27/8/2025), dilaksanakan pemaparan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2025 di ruang rapat Wakil Bupati Probolinggo pada Kantor Bupati Probolinggo.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sebelumnya dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ.
Dalam forum tersebut, hadir berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu program pengentasan kemiskinan, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Probolinggo Hari Kriswanto.
Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ menekankan pentingnya rapat ini sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program kemiskinan sepanjang tahun 2025. Evaluasi ini mencakup identifikasi kendala yang dihadapi masing-masing OPD dalam mengeksekusi program serta menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan baru untuk tahun 2026.
“Strategi pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada intervensi yang memiliki dampak langsung terhadap keluarga miskin, baik melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan maupun penghapusan kantong-kantong kemiskinan yang selama ini masih ada,” katanya.
Beberapa catatan penting muncul dari hasil pemaparan masing-masing OPD. Dinas Kesehatan (Dinkes) misalnya, dibutuhkan kajian menyeluruh mengenai kondisi penyakit yang umum terjadi di kalangan masyarakat miskin agar program intervensi kesehatan menjadi lebih tepat sasaran.
“Fokus penerima manfaat juga diarahkan kepada keluarga yang masuk dalam daftar BNBA miskin, terutama pada fase intervensi sejak calon pengantin hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang merupakan masa krusial bagi perkembangan anak dan keluarga,” jelasnya.
Dari sisi infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) didorong untuk menggunakan profil kemiskinan per wilayah sebagai dasar dalam menentukan intervensi program, terutama untuk program sumber daya air dan penyelenggaraan jalan.
“Di sektor jasa konstruksi, diharapkan tenaga kerja dari keluarga miskin tidak hanya menjadi penerima bantuan sosial, tetapi juga dibekali keterampilan melalui pelatihan dan sertifikasi agar dapat mandiri secara ekonomi. Keterlibatan sektor jasa konstruksi dalam pemberdayaan masyarakat miskin perlu tindak lanjut yang nyata,” terangnya.
Sementara Dinas Sosial menghadapi berbagai tantangan mulai dari ketepatan sasaran penerima bantuan, efektivitas program hingga keterbatasan anggaran yang menyebabkan hanya sebagian kecil lembaga sosial masyarakat yang bisa menerima bantuan beras.
“Dinas Sosial penting memiliki catatan sejarah penerima bantuan agar bisa dievaluasi apakah benar-benar berhasil keluar dari kemiskinan. Bantuan sosial agar dapat menjangkau ibu hamil hingga masa bekerja, sebagai bentuk pendekatan siklus hidup,” lanjutnya.
Di sektor perikanan, program peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan telah dirancang dengan jelas, namun masih menemui kendala pada aspek administratif, terutama penetapan SK penyaluran bantuan.
“Data keluarga miskin nelayan telah tersedia dan menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan dan pelatihan, guna menciptakan kemandirian kelompok nelayan miskin di Kabupaten Probolinggo. Kreativitas dalam pelatihan juga perlu didorong agar bantuan yang diberikan tidak bersifat monoton, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal,” ujarnya.
Dinas Pertanian turut diminta memetakan sub kegiatan yang benar-benar mampu mengintervensi kemiskinan secara langsung. Kelompok tani diharapkan memberikan porsi keanggotaan khusus bagi keluarga miskin, sebagai upaya menciptakan keadilan dalam penerimaan manfaat program pertanian. “Program ini penting untuk menghubungkan ketahanan pangan dengan penanggulangan kemiskinan secara terpadu,” tegasnya.
Adapun Dinas Tenaga Kerja menghadapi tantangan dalam menyelaraskan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan kegiatan pelatihan kerja yang telah dilakukan. “Data TPT dan gini rasio rendah namun tingkat kemiskinan tetap tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor struktural yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan kajian mendalam yang berbasis data dan fakta untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tajam dan efektif,” ungkapnya.
Wabup Fahmi menekankan seluruh perencanaan dan eksekusi program pengentasan kemiskinan harus berbasis pada data yang akurat. Tanpa data yang benar, intervensi kebijakan bisa salah sasaran dan membuang anggaran negara secara sia-sia.
“Saya mendorong semua OPD untuk lebih aktif melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data sebagai langkah awal membangun kebijakan yang solutif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan keseriusannya dalam menyusun strategi baru yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kemandirian keluarga miskin. Kegiatan serupa akan digelar pada Jum’at (29/8/2025). (nab/zid)
