Dringu, Lensaupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), digelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, Senin (30/6/2025) di ruang PRIC MPP Kabupaten Probolinggo.
FKP ini melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), media dan masyarakat pengguna layanan serta dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Agus Mukson mengatakan MPP Digital adalah sistem pelayanan publik terintegrasi secara nasional yang berbasis aplikasi digital. “MPP Digital hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kenyamanan, keterjangkauan dan keamanan bagi seluruh pengguna layanan,” ujarnya.
Menurut Agus, aplikasi ini akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform, meningkatkan efisiensi serta mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Dengan adanya MPP Digital, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah layanan atau datang langsung ke kantor. Semua bisa diakses dengan mudah lewat satu pintu digital.
"FKP ini dirancang dengan skema komunikasi dua arah. Masyarakat diberi ruang menyampaikan saran, kritik dan usulan langsung kepada penyelenggara layanan publik, khususnya terkait pengajuan izin praktik bagi tenaga kesehatan dan medis," terangnya.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo menegaskan konsultasi publik adalah bagian penting dari pengukuran kinerja pelayanan publik. “FKP ini jadi sarana untuk mengukur kecepatan, ketepatan dan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat, khususnya tenaga medis,” katanya.
Juwono menambahkan MPP Digital ke depan tidak hanya menyasar sektor kesehatan. “Kami akan mengembangkan sistem ini untuk seluruh bidang layanan publik lainnya seperti perizinan usaha, kependudukan dan pendidikan,” imbuhnya.
Diskusi dalam forum ini juga membahas berbagai tantangan dan solusi implementasi digitalisasi, khususnya dalam menjawab kebutuhan layanan masyarakat yang semakin kompleks dan cepat berubah.
FKP ini menjadi bentuk konkret komitmen Pemkab Probolinggo dalam membangun sistem layanan publik yang adil, transparan, akuntabel dan partisipatif. "Kami berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan modern," pungkasnya. (mel/fas)
