Dringu, Lensaupdate.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo tidak ingin pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) berhenti pada kelengkapan data dan administrasi. Tahun 2026, seluruh satuan PAUD ditargetkan mampu memenuhi minimal enam dari delapan indikator PAUD HI.
Untuk mengejar target tersebut, Disdikdaya menjadikan Komunitas Belajar (Kombel) kepala satuan PAUD sebagai salah satu ruang untuk memetakan persoalan sekaligus mencari solusi atas layanan anak yang belum terpenuhi. Hal itu dilakukan melalui kegiatan peningkatan pemenuhan delapan indikator PAUD HI melalui Kombel Kepala Satuan PAUD di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Dringu, Rabu-Kamis (30/9–1/10/2026).
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono mengatakan PAUD merupakan fondasi perkembangan anak. Karena itu, layanan yang diberikan tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan dasar, tetapi harus menjangkau kebutuhan anak secara lebih menyeluruh. “Pendidikan anak usia dini adalah pondasi. Kalau pondasinya kuat, bangunannya akan kokoh,” katanya.
Menurut Hary, perubahan pendekatan tersebut penting karena kebutuhan anak di satuan PAUD tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran.
“Hari ini kita tidak lagi bicara PAUD yang hanya mengajar baca tulis. Hari ini kita bicara PAUD Holistik Integratif (PAUD HI). Anak datang ke sekolah harus terpenuhi semua haknya, bukan hanya hak dididik,” jelasnya.
Delapan indikator PAUD HI yang harus diperhatikan satuan pendidikan mencakup layanan kesehatan dasar, layanan gizi, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, layanan kesejahteraan, layanan stimulasi pendidikan, peran serta orang tua dan masyarakat serta layanan pembinaan kelembagaan.
Menurut Hary, cakupan tersebut membuat PAUD HI tidak mungkin menjadi tanggung jawab guru semata. Ada kebutuhan yang memerlukan dukungan sektor kesehatan, pemerintah desa, orang tua dan organisasi perangkat daerah lainnya.
“Delapan indikator ini tidak mungkin bisa dipenuhi oleh guru PAUD sendirian. Harus ada kolaborasi, tidak hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terlibat di dalamnya. Ada OPD terkait, keterlibatan Puskesmas, ada desa, harus ada orang tua,” urainya.
Karena itu, Disdikdaya mendorong Kombel tidak berubah menjadi kegiatan rutin yang hanya menghasilkan administrasi. Forum tersebut diharapkan menjadi tempat kepala satuan PAUD membicarakan persoalan yang benar-benar terjadi di lembaganya.
“Kombel digunakan sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pemenuhan delapan indikator PAUD HI dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat top down. Saya selalu tekankan, Kombel bukan kumpulan untuk arisan atau formalitas. Kombel adalah tempat kita belajar bersama, berbagi masalah dan mencari solusi bersama,” tegas Hary.
Ia meminta kepala satuan PAUD berani menyampaikan indikator yang belum terpenuhi. Dengan demikian, persoalan tersebut dapat dibahas bersama dan dicarikan langkah penyelesaian sesuai kondisi masing-masing lembaga.
Penekanan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa capaian PAUD HI tidak cukup dilihat dari data.
“Fokus pada pemenuhan indikator, bukan pemenuhan administrasi. Jangan sampai Rapor Pendidikan PAUD HI kita hijau semua di atas kertas, tapi kenyataannya anak masih ada yang tidak dapat PMT, tidak dapat imunisasi,” ujarnya.
Menurut Hary, kepala satuan PAUD juga perlu aktif mengikuti Kombel di tingkat kecamatan agar praktik baik tidak berhenti pada satu lembaga. Pengalaman mengenai penyusunan RPPH PAUD HI, pemberian makanan tambahan hingga membangun kerja sama dengan puskesmas dapat dibagikan kepada satuan lainnya.
“Melalui Kombel, kepala satuan PAUD didorong untuk saling belajar, berbagi praktik baik dan saling menguatkan. Praktik terkait penyusunan RPPH PAUD HI, pemenuhan pemberian makanan tambahan (PMT) hingga membangun kerja sama dengan puskesmas dapat dibagikan antar satuan,” harapnya.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan selama dua hari yang diikuti seluruh pengawas TK dan penilik PAUD se-Kabupaten Probolinggo serta 32 lembaga PAUD formal dan nonformal yang dipilih sebagai role model.
Lembaga tersebut diharapkan menjadi titik awal pengimbasan praktik pemenuhan PAUD HI kepada satuan PAUD lainnya.
Peserta memperoleh materi mengenai kebijakan Program PAUD HI 2026, kelas orang tua, pemantauan kepemilikan NIK, pertumbuhan dan perkembangan anak, pemberian PMT, PHBS, sanitasi dan air bersih, koordinasi kesehatan dan gizi, pemenuhan kebutuhan esensial anak, praktik baik PAUD HI serta pemutakhiran Dapodik.
Kegiatan juga dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan refleksi.
Sebagai langkah lanjutan, Hary meminta Bidang PAUD dan PNF memastikan tiga hal. Pertama, data delapan indikator dalam Dapodik harus diisi secara valid. Kedua, Kombel di setiap kecamatan diaktifkan minimal satu kali setiap bulan. Ketiga, dibentuk satu PAUD HI percontohan di setiap kecamatan.
Target akhirnya cukup spesifik. Seluruh satuan PAUD di Kabupaten Probolinggo diharapkan minimal memenuhi enam dari delapan indikator PAUD HI pada 2026.
“Target kita di tahun 2026 ini, semua satuan PAUD di Kabupaten Probolinggo sudah bisa memenuhi minimal 6 dari 8 Indikator PAUD HI. Saya yakin, melalui Kombel ini target itu bisa tercapai. Karena kunci PAUD HI ada di Kepala Satuannya. Kalau Kepala Satuannya bergerak, gurunya bergerak, orang tuanya bergerak,” pungkasnya. (nab/zid)
Baca Juga :
