Dispersip Kabupaten Probolinggo Amankan Arsip Bupati dan Anggota DPRD Terpilih


Kraksaan, Lensaupdate.com - Dokumen pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan demokrasi di Kabupaten Probolinggo. Untuk menjaga dokumen bernilai sejarah tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo melakukan akuisisi arsip statis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, Senin (12/10/2026).

Arsip yang menjadi sasaran akuisisi berkaitan dengan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih periode 2025–2030 serta anggota DPRD Kabupaten Probolinggo terpilih periode 2024–2029.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo itu dipimpin Kepala Bidang Kearsipan Dispersip, Yasin, bersama Arsiparis Wara Kusumawati dan tim kearsipan. Rombongan diterima Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo Hendra Bahana beserta sejumlah kepala subbagian dan staf sekretariat.

Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas melalui Kepala Bidang Kearsipan Yasin menjelaskan, akuisisi tersebut bertujuan menambah khazanah arsip daerah sekaligus menjaga dokumen yang memiliki nilai sejarah dan fungsi pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

“Akuisisi arsip ini merupakan upaya untuk menambah khazanah arsip Kabupaten Probolinggo, khususnya dokumen yang berkaitan dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030 serta anggota DPRD terpilih periode 2024–2029. Arsip tersebut perlu dijaga karena memiliki nilai penting bagi sejarah daerah dan pertanggungjawaban pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Yasin, arsip statis memiliki peran dalam menjaga kesinambungan informasi serta memori kolektif masyarakat. Dokumen yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber rujukan untuk menelusuri peristiwa dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Melalui pengelolaan yang baik, dokumen bernilai sejarah dapat dipelihara dan dimanfaatkan sesuai ketentuan kearsipan,” jelasnya.

Pelaksanaan akuisisi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 31 Tahun 2011. Penetapan dokumen sebagai arsip statis dilakukan berdasarkan nilai guna dan ketentuan kearsipan yang berlaku.

Yasin menegaskan, proses pengelolaan arsip perlu memperhatikan keutuhan, keamanan, dan autentisitas dokumen agar informasi di dalamnya tetap dapat dipertanggungjawabkan.

“Arsip statis memiliki nilai guna sekunder, antara lain sebagai sumber informasi sejarah dan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, proses akuisisi perlu dilakukan melalui pengelolaan yang tertib agar dokumen tetap terjaga keutuhan, keamanan dan autentisitasnya,” terangnya.

Melalui akuisisi ini, Dispersip Kabupaten Probolinggo berupaya memperkuat ketersediaan arsip daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi pemerintah maupun masyarakat.

Keberadaan arsip yang terpelihara dengan baik diharapkan dapat membantu penelusuran sejarah pemerintahan sekaligus menjadi dokumentasi perjalanan demokrasi di Kabupaten Probolinggo. (nab/zid)

Baca Juga :