Kraksaan, Lensaupdate.com - Abrasi pantai, banjir rob, kerusakan terumbu karang hingga persoalan sampah menjadi tantangan yang perlu ditangani secara terpadu di Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Untuk merumuskan langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, Senin (12/10/2026).
Pembahasan berlangsung di Ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo melalui audiensi, diseminasi hasil riset, dan penyerahan policy brief atau dokumen rekomendasi kebijakan. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program prioritas dan rencana aksi lintas sektor untuk pengelolaan kawasan pesisir.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto mengatakan Gili Ketapang memiliki karakteristik yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Keterbatasan wilayah pulau, kepadatan penduduk serta ketergantungan masyarakat terhadap perikanan tangkap dan wisata bahari menjadi sejumlah aspek yang harus diperhatikan.
Menurut Anang, persoalan di kawasan tersebut tidak dapat ditangani secara terpisah karena berkaitan dengan berbagai sektor dan kewenangan instansi.
“Hasil riset diharapkan menjadi landasan dalam menentukan program-program prioritas untuk menjawab berbagai persoalan di Pulau Gili Ketapang. Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan, penelitian ini diharapkan mendukung penyusunan roadmap pengelolaan Pulau Gili Ketapang, masterplan pembangunan kawasan pesisir serta rencana aksi lintas sektor yang dapat menjadi acuan pelaksanaan program secara terarah,” tegasnya.
Ia menilai, rekomendasi ilmiah perlu diterjemahkan menjadi langkah yang dapat diterapkan di lapangan. Karena itu, pembagian kewenangan antarinstansi, koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD), serta keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam pengelolaan pulau.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Probolinggo juga mengusulkan dukungan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu menangani persoalan di Gili Ketapang.
“Pulau Gili Ketapang diusulkan menjadi lokasi prioritas dalam program pengelolaan pulau-pulau kecil KKP,” lanjut Anang.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan lokakarya implementasi hasil penelitian dengan melibatkan OPD terkait. Forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan rekomendasi hasil riset dengan kebutuhan teknis di lapangan sekaligus menyelaraskan langkah antarpemangku kepentingan.
Melalui langkah tersebut, hasil penelitian diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat menjadi acuan dalam merancang kegiatan dan menentukan penanganan sesuai kebutuhan kawasan.
Audiensi dipimpin Anang Budi Yoelijanto dan dimoderatori Dr. Ir. Johan Danu Prasetya, S.Kel., M.Si., Lektor Kepala Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Materi disampaikan oleh peneliti ahli madya BRIN Dr. Puji Rahmadi dan Dr. Triyono, S.Pi., M.Si.
Kegiatan ini turut diikuti Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), perwakilan perangkat daerah dan instansi terkait, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Camat Sumberasih, serta Kepala Desa Gili Ketapang.
Anang berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BRIN, kementerian, dan masyarakat dapat memperkuat dasar perencanaan pengelolaan Gili Ketapang. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar persoalan lingkungan dan kebutuhan pembangunan kawasan pesisir dapat ditangani secara terarah dan berkelanjutan. (nab/zid)
Baca Juga :
.jpeg)