DPRD Kabupaten Bondowoso Pelajari Penataan Petugas IB di Kabupaten Probolinggo


Dringu, Lensaupdate.com – Penataan jumlah dan wilayah kerja petugas Inseminasi Buatan (IB) menjadi salah satu kunci agar pelayanan kepada peternak tetap berjalan optimal. Pola tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo, Rabu (16/9/2026).

Rombongan yang berjumlah 15 orang dan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir tersebut datang untuk menggali informasi mengenai pola rekrutmen, sertifikasi, pelatihan hingga penugasan petugas IB yang diterapkan di Kabupaten Probolinggo.

Rombongan diterima Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi di Kantor Diperta. Pertemuan turut dihadiri Plt Sekretaris Diperta Hari Pur Sulistiono, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner drh. Nikolas Nuryulianto, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Binas Usaha Peternakan Fajar Rahadiyanto, Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Aulia Khusumastutik serta Ketua Paguyuban Inseminator Kabupaten Probolinggo Agus Purwanto.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari mekanisme pengelolaan petugas IB di Kabupaten Probolinggo.

“Kami juga ingin menggali mekanisme sertifikasi dan pelatihan, keterlibatan petugas teknis berstatus PNS, pembagian wilayah kerja hingga penyediaan bahan baku untuk pelayanan IB swadaya,” ungkapnya.

Dalam penjelasan Diperta Kabupaten Probolinggo, pemerintah daerah memfasilitasi petugas teknis IB terutama melalui rekomendasi dan pemetaan wilayah kerja. Penataan tersebut dilakukan agar distribusi pelayanan kepada peternak lebih proporsional.

Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo Arif Kurniadi mengatakan setiap petugas teknis IB swadaya memiliki wilayah kerja masing-masing dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Penataan wilayah dilakukan agar pelayanan kepada peternak dapat berjalan secara proporsional. Petugas teknis IB swadaya memiliki wilayah kerja masing-masing dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku,” katanya.

Salah satu dasar dalam memperhitungkan kebutuhan petugas adalah jumlah akseptor yang harus dilayani. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan, setiap 2.000 akseptor diperhitungkan membutuhkan satu petugas.

“Setiap 2.000 akseptor itu satu petugas. Kalau ada 6.000 berarti ada tiga petugas,” jelasnya.

Menurut Arif, jumlah petugas perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kekurangan tenaga dapat berpengaruh terhadap optimalnya pelayanan, sementara penempatan terlalu banyak petugas dalam satu wilayah juga perlu dihindari karena dapat memunculkan persaingan antarpetugas.

Pembahasan juga menyentuh keberadaan petugas IB berstatus PNS. Arif menjelaskan petugas PNS tetap mempunyai kewajiban utama sebagai aparatur pemerintah. Namun, dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pelayanan teknis segera, mereka dapat memberikan pelayanan setelah menyelesaikan tugas kedinasan utamanya.

Kondisi tersebut antara lain ketika ternak mengalami kecelakaan atau kesulitan melahirkan yang membutuhkan penanganan.

Sementara itu, pelayanan IB swadaya di Kabupaten Probolinggo didukung melalui Paguyuban Inseminator “Spermania”. Kebutuhan bahan baku pelayanan diperoleh petugas melalui wadah tersebut.

“Para petugas memperoleh kebutuhan bahan baku dengan membelinya melalui ketua paguyuban,” tegas Arif.

Dalam forum tersebut, muncul pula pembahasan mengenai kemungkinan pelayanan IB masuk dalam skema Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) atau menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Diperta Kabupaten Probolinggo.

Namun, Arif menegaskan pembahasan tersebut masih memerlukan telaah lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan IB.

Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso tersebut menjadi ajang pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan tenaga teknis IB. Bagi pelayanan peternakan, penataan jumlah dan wilayah kerja petugas menjadi bagian penting agar kebutuhan pelayanan inseminasi buatan dapat disesuaikan dengan kondisi peternak di masing-masing wilayah. (nab/zid)

Baca Juga :