Kraksaan, Lensaupdate.com - Sebanyak 641 satuan pendidikan SD dan SMP negeri di Kabupaten Probolinggo menjalani verifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026.
Verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo tersebut berlangsung selama lima hari, Senin hingga Jumat (14–18/9/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan perencanaan anggaran sekolah telah menyesuaikan ketentuan terbaru pengelolaan Dana BOSP.
Bagi satuan pendidikan, proses tersebut menjadi bagian penting dalam penyesuaian perencanaan anggaran setelah diterbitkannya regulasi terbaru. Disdikdaya juga menekankan aspek ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
Verifikasi dilaksanakan di dua lokasi, yakni Aula Ki Hajar Dewantara Disdikdaya Kabupaten Probolinggo dan Aula SDN Pajurangan, Kecamatan Gending.
Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Regulasi tersebut menggantikan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025.
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono mengatakan verifikasi RKAS diperlukan untuk memastikan perencanaan sekaligus penggunaan Dana BOSP tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
“Verifikasi RKAS ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola Dana BOSP, agar perencanaan dan penggunaannya sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam proses verifikasi, masing-masing satuan pendidikan melakukan penyusunan dan penyesuaian RKAS melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang telah disesuaikan dengan petunjuk teknis BOSP 2026.
Operator sekolah yang mengikuti proses verifikasi diminta membawa cetakan ARKAS Perubahan 2026 yang telah ditandatangani Pengawas/Penilik binaan. Mereka juga diwajibkan membawa laptop yang telah dilengkapi aplikasi ARKAS.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari proses memastikan perencanaan penggunaan anggaran sekolah selaras dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dokumen perencanaan yang digunakan satuan pendidikan dapat diverifikasi berdasarkan regulasi BOSP 2026.
Selain aspek administrasi, Disdikdaya juga menegaskan bahwa proses verifikasi tidak dipungut biaya. Hal tersebut menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pelayanan kepada satuan pendidikan.
“Pelayanan verifikasi ini tidak dipungut biaya. Seluruh pihak yang terlibat sudah diingatkan menjaga integritas dengan tidak memberikan pemberian dalam bentuk apa pun kepada pejabat maupun pegawai,” jelas Hary.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga proses verifikasi tetap berjalan secara transparan dan berintegritas. Sekolah yang mengikuti pelayanan tidak dibebankan biaya dalam proses tersebut.
Verifikasi terhadap 641 satuan pendidikan ini juga menunjukkan besarnya cakupan penyesuaian RKAS Perubahan Dana BOSP di Kabupaten Probolinggo pada tahun anggaran 2026.
Melalui proses tersebut, Disdikdaya mendorong sekolah untuk menyesuaikan perencanaan Dana BOSP dengan regulasi terbaru. Penyesuaian dilakukan agar pengelolaan anggaran pendidikan semakin tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, perencanaan anggaran sekolah tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi dasar dalam memastikan penggunaan Dana BOSP tetap mendukung kebutuhan layanan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
Disdikdaya berharap proses verifikasi dapat memperkuat tata kelola Dana BOSP di lingkungan sekolah, sekaligus mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel. (nab/zid)
Baca Juga :
