.jpeg)
Kraksaan, Lensaupdate.com - Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ menegaskan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo harus diwujudkan melalui langkah nyata yang terukur dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (9/6/2026).
Rakor yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tersebut membahas strategi percepatan penurunan angka kemiskinan melalui program-program yang terintegrasi dan berbasis data.
Menurut Wabup Fahmi, seluruh OPD memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung target penurunan kemiskinan daerah. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta tidak hanya menyusun program, tetapi juga memastikan adanya dampak nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Saya tidak ingin rakor ini hanya berhenti pada notulen dan dokumen. Yang kita butuhkan adalah pekerjaan nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Selama masih ada warga miskin di Kabupaten Probolinggo, maka seluruh OPD memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikannya,” katanya.
Wabup Fahmi meminta setiap OPD menyusun rencana aksi yang jelas, terukur dan dapat dievaluasi. Program yang dijalankan harus memiliki sasaran yang spesifik, jumlah penerima manfaat yang jelas serta indikator keberhasilan yang dapat dipantau secara berkala.
“Yang kita butuhkan bukan daftar kegiatan, tetapi target dampak yang ingin dicapai. Siapa sasarannya, berapa keluarga yang akan diintervensi, kapan dilaksanakan dan apa indikator keberhasilannya harus jelas,” tegasnya.
Selain itu, Wabup Fahmi mendorong penerapan sistem monitoring lintas OPD melalui dashboard yang dapat menunjukkan perkembangan program secara transparan. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau capaian program, serapan anggaran hingga jumlah keluarga yang telah menerima intervensi.
“Mulai hari ini kita harus bisa melihat dengan jelas siapa yang berbuat apa, berapa anggaran yang sudah berjalan, berapa keluarga yang sudah menerima intervensi dan apa hasil yang telah dicapai. Semua harus bisa diukur dan dievaluasi,” jelasnya.
Wabup Fahmi juga menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama seluruh program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, persoalan ketidaksinkronan data tidak boleh lagi menjadi alasan terhambatnya pelaksanaan program.
“Saya tidak ingin lagi mendengar alasan data belum sinkron. Pemerintah pusat sudah menyediakan DTSEN sebagai rujukan dan itu harus menjadi sumber data utama bagi seluruh OPD. Kalau ada perbedaan, selesaikan melalui verifikasi lapangan,” terangnya.
Lebih lanjut Wabup Fahmi meminta intervensi program difokuskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi melalui pendekatan kawasan. Ia juga menekankan pentingnya program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan UMKM, pertanian, perikanan, penciptaan lapangan kerja hingga pemanfaatan peluang ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pelatihan saja tidak cukup. Pelatihan harus menghasilkan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. UMKM harus naik kelas dan menghasilkan omzet. Program yang kita jalankan harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Sementara Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem sebesar Rp168,6 miliar yang tersebar pada 23 perangkat daerah, 24 kecamatan dan 33 puskesmas.
“Anggaran yang sudah dialokasikan mencapai Rp168.646.315.280. Karena itu seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Menurut Juwono, target kemiskinan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2026 ditetapkan turun dari 16,31 persen menjadi 13,85 persen. Untuk mencapai target tersebut diperlukan pengurangan sekitar 29.771 jiwa penduduk miskin melalui berbagai program yang terintegrasi dan berbasis data.
“Target yang kita hadapi cukup besar. Oleh karena itu seluruh program harus dilaksanakan secara terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.
Juwono menambahkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada ketepatan sasaran program dan validitas data penerima manfaat. Karena itu pemutakhiran DTSEN harus terus dilakukan agar setiap intervensi pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni hingga penguatan ketahanan pangan harus berjalan beriringan. Penanganan kemiskinan tidak hanya mengurangi beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga harus meningkatkan pendapatan dan kemandirian mereka,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
.jpeg)
