Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembinaan penatausahaan keuangan bagi pejabat pengelola keuangan daerah tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan ini diikuti 162 peserta yang terdiri dari pejabat dan pengelola keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari kasubbag keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu hingga operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Selain mendapatkan pembinaan teknis dari narasumber Bank Mandiri, Bank Jatim dan BPPKAD Kabupaten Probolinggo, para peserta juga menerima pemaparan terkait evaluasi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta penguatan implementasi layanan digital Loket SAE.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani mengatakan pembinaan ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi seluruh pengelola keuangan daerah dalam menghadapi perkembangan regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang semakin terintegrasi.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan seluruh Perangkat Daerah memiliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan keuangan daerah, mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, meningkatkan kualitas serapan anggaran serta memperluas pemanfaatan KKPD untuk mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” katanya.
Menurut Kristiana, hingga 17 Juni 2026 realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp927.898.454.998,97 atau 39,88 persen dari target anggaran sebesar Rp2.326.281.747.957,00. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp925.994.006.851,75 atau 38,61 persen dari total anggaran Rp2.398.281.747.957,00.
“Realisasi transaksi melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) per 30 Mei 2026 dengan total transaksi KKPD mencapai Rp796.184.454,00. Posisi kas RKUD per 17 Juni 2026 sebesar Rp175.169.038.242,28 terdiri dari Rp100.000.000.000,00 berbentuk deposito dan Rp 75.169.038.242,28 di kas daerah,” jelasnya.
Kristiana menerangkan, digitalisasi menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien. Karena itu, BPPKAD terus mengembangkan inovasi pelayanan melalui aplikasi Loket SAE yang memungkinkan proses pengajuan hingga penerbitan dokumen keuangan dilakukan secara elektronik dan dapat dipantau secara real time.
“Melalui sistem ini, seluruh proses pengajuan SPM hingga penerbitan SP2D dapat dipantau secara real time sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan inovasi digital tersebut secara optimal guna mendukung tata kelola keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto memberikan apresiasi kepada seluruh pengelola keuangan daerah yang telah berkontribusi menjaga kualitas tata kelola keuangan sehingga Kabupaten Probolinggo berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut.
“Penjenengan semua adalah perintis dan pendobrak dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak akan ada kepala OPD maupun pimpinan yang sukses tanpa dukungan pengelolaan keuangan yang baik. Karena itu saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengelola keuangan daerah,” ujarnya.
Sekda Ugas menegaskan bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah akan semakin kompleks seiring berkembangnya regulasi dan sistem pengawasan yang semakin ketat. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia harus terus dilakukan agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip good governance.
“Saya berharap teman-teman terus belajar dan jangan malu bertanya. Mari kita jaga bersama tata kelola keuangan daerah yang baik agar tahun depan Kabupaten Probolinggo kembali meraih opini WTP ke-14,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPPKAD Kabupaten Probolinggo juga memberikan penghargaan kepada operator SIPD, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.
Untuk Kategori Operator Terbaik, juara 1 diraih Muhammad Idris dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juara 2 diraih Yuliana Eka Putri Dewi Ningsih dari BPPKAD dan juara 3 diraih Rusli Rizal dari Kecamatan Tongas.
Untuk Kategori Bendahara Pengeluaran Terbaik, juara 1 diraih Zumrotul Anis dari Sekretariat DPRD, juara 2 diraih Diesy Kurniasari dari BKPSDM dan juara 3 diraih Farida dari DPUPR. Untuk Kategori bendahara Penerimaan Terbaik, juara 1 diraih Sri Lestari dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, juara 2 diraih Ulfa Hikmatul Fauziah dari BPPKAD dan juara 3 diraih Ervantoro dari Dinas Perhubungan. (nab/zid)
