Kraksaan, Lensaupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mulai mematangkan arah pembangunan daerah Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2027. Kegiatan ini digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (27/1/2026).
FKP Ranwal RKPD 2027 menjadi tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena membuka ruang dialog antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif dan berkelanjutan.
Forum tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto, Plt Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto serta jajaran Kepala Perangkat Daerah dan Camat.
Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan pimpinan instansi vertikal, Ketua Forum CSR Kabupaten Probolinggo, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan keagamaan, akademisi, perwakilan mahasiswa, Forum Disabilitas hingga Forum Anak sebagai wujud perencanaan pembangunan yang inklusif.
Sebagai penanda komitmen bersama, FKP Ranwal RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 diisi dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh para pemangku kepentingan, di antaranya Asisten Administrasi Umum Sekda, Kepala Bapelitbangda, Wakil Ketua TP PKK, Ketua DWP, perwakilan Dekranasda dan GOW, perguruan tinggi, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, PPNI, MUI hingga Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin).
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo memaparkan capaian indikator makro pembangunan daerah yang menjadi dasar perumusan isu strategis RKPD Tahun 2027. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi yang melonjak dari 62,82 pada tahun 2021 menjadi 81,59 pada tahun 2024.
“Peningkatan signifikan ini mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan efektivitas digitalisasi layanan publik. Namun stagnasi pada 2021–2022 menjadi catatan penting agar konsistensi reformasi birokrasi terus diperkuat di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Juwono menyebutkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo meningkat dari 3,35 persen pada 2021 menjadi 4,82 persen pada 2024. Meski demikian, perlambatan pada periode terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya merata.
“Kondisi ini menegaskan pentingnya fokus RKPD 2027 pada penguatan ekonomi inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM, sektor informal dan wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan penurunan angka kemiskinan dari 18,91 persen pada 2021 menjadi 16,31 persen pada 2025, peningkatan IPM dari 68,94 menjadi 71,65 serta kenaikan usia harapan hidup dari 73,32 tahun menjadi 74,10 tahun, meskipun laju peningkatannya masih perlu terus dipacu.
Berdasarkan berbagai capaian tersebut, sejumlah isu strategis dirumuskan untuk RKPD 2027, di antaranya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui integrasi satu data, penurunan kemiskinan berbasis ekonomi produktif, penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur, peningkatan daya saing produk lokal, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
Tema pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Percepatan Penguatan Pondasi Layanan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Disertai Penguatan Pondasi Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan”.
Sementara Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan ruang demokrasi yang menentukan arah pembangunan daerah.
“Forum ini adalah momentum penting untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar dan diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027,” katanya.
Menurut Anang, tahun 2027 menjadi fase krusial dalam percepatan pencapaian target RPJMD, sehingga perencanaan pembangunan harus tajam, terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus memberikan dampak nyata. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus menghindari ego sektoral dan memastikan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti secara konkret,” tegasnya.
Anang juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel dalam seluruh tahapan perencanaan.
“Forum ini menjadi jembatan untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang SAE. Mari bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas demi masa depan daerah yang lebih baik,” pungkasnya. (nab/zid)
