.jpeg)
Kraksaan, Lensaupdate.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo terus memperkuat langkah strategis dalam penanggulangan HIV/AIDS melalui pendekatan kemitraan lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan Pilot District-Based Public-Private-Community Partnership (PPCP) HIV yang digelar di ruang pertemuan Jabung 1 Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (14/10/2025).
Program ini merupakan inisiatif kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta dan komunitas dalam rangka mendukung pencapaian target nasional “Three Zero”, yakni zero infeksi baru HIV, zero kematian terkait AIDS dan zero stigma serta diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Kegiatan PPCP HIV melibatkan berbagai unsur, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pemerintah, klinik swasta hingga organisasi komunitas yang aktif dalam pendampingan ODHIV.
Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Nina Kartika menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat penanggulangan HIV di daerah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Penanggulangan HIV harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah, swasta, dan komunitas. Melalui PPCP berbasis distrik ini, kami ingin memastikan semua pihak memiliki peran nyata dalam memperluas akses layanan,” ujarnya.
Menurut Nina, Dinkes Probolinggo berkomitmen mendukung pencapaian target 95-95-95 sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu 95 persen ODHIV mengetahui statusnya, 95 persen yang terdiagnosis mendapatkan pengobatan dan 95 persen dari mereka mencapai supresi virus.
Ia mengakui bahwa salah satu tantangan utama di lapangan adalah minimnya keterlibatan fasilitas kesehatan swasta dalam layanan konseling, testing, dan pengobatan HIV. “Melalui kegiatan ini, kami mendorong fasyankes swasta agar lebih aktif berperan serta dalam jejaring layanan HIV di daerah,” imbuhnya.
Selain memperluas layanan, pertemuan PPCP HIV juga menjadi forum penting dalam membangun mekanisme pelayanan yang ramah, tanpa stigma dan diskriminasi, khususnya bagi populasi kunci dan kelompok rentan. Dinkes juga menekankan pentingnya integrasi data layanan HIV ke dalam Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) milik Kementerian Kesehatan.
“Integrasi data menjadi bagian vital untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang situasi HIV di daerah, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dinkes juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani kasus HIV dan infeksi menular seksual (IMS). “Kami ingin memastikan semua tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang sama dalam memberikan pelayanan HIV dan IMS yang berkualitas, berkesinambungan, dan berperspektif hak asasi manusia,” tegas Nina.
Dinas Kesehatan juga menggandeng berbagai organisasi komunitas pendamping ODHIV untuk memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus mengurangi stigma sosial. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan pendekatan penanggulangan HIV yang lebih inklusif, humanis dan efektif.
“Melalui Pilot District-Based PPCP HIV ini, kami berharap Kabupaten Probolinggo dapat menjadi contoh penerapan model kemitraan komprehensif dan berkelanjutan di tingkat daerah,” pungkasnya. (nab/zid)
