Audiensi Dengan TP PKK, MUI Kabupaten Probolinggo Perkuat Peran Perempuan Lawan Stunting dan Buta Huruf


Kraksaan, Lensaupdate.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya dalam menguatkan peran perempuan sebagai motor perubahan sosial. Melalui Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, MUI bertekad mengurangi angka stunting dan buta huruf perempuan. Dua persoalan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar daerah.

Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kabupaten Probolinggo dengan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Probolinggo di ruang pertemuan Rengganis Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (12/8/2025). 

Pertemuan ini menjadi wadah penyatuan visi antara organisasi keagamaan, pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi persoalan yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kabupaten Probolinggo Hj. Nurayati, Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Marisa Juwitasari Moh Haris, SE, Sekretaris I TP PKK Rita Erik Ugas Irwanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifudin serta perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kabupaten Probolinggo Hj. Nurayati menyampaikan berdasarkan data yang ada, sebagian besar penyumbang buta huruf di Kabupaten Probolinggo adalah perempuan. Kondisi ini diperburuk dengan tingginya angka stunting yang sebagian besar disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan gizi, pola asuh dan akses pendidikan.

“Peran perempuan sangat menentukan masa depan daerah. Perempuan yang terdidik akan melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas dan siap bersaing. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan perempuan rendah, dampaknya akan terasa pada kualitas keluarga dan masyarakat,” katanya.

Menurut Nurayati, kedua isu tersebut saling terkait. Perempuan yang memiliki keterbatasan akses pendidikan cenderung kurang memahami pentingnya gizi dan kesehatan anak yang pada akhirnya meningkatkan risiko stunting. "Oleh sebab itu, intervensi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari edukasi literasi, pemberdayaan ekonomi hingga peningkatan kesadaran gizi keluarga," jelasnya.

Nurayati menegaskan MUI tidak hanya berfokus pada urusan fatwa atau bimbingan keagamaan, tetapi juga pada pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Dakwah yang relevan di era sekarang adalah dakwah yang menyentuh kebutuhan riil umat, termasuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga.

“Kami ingin memastikan bahwa perempuan di Kabupaten Probolinggo memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kami ingin mereka mandiri, kreatif dan mampu menjadi pelindung bagi keluarganya,” tegasnya.

Lebih lanjut Nurayati memaparkan rencana MUI untuk menggelar berbagai program edukasi berbasis masyarakat. Program ini mencakup workshop pemberdayaan perempuan, pelatihan literasi baca tulis, kelas parenting Islami hingga penyuluhan gizi berbasis kearifan lokal.

“MUI tidak ingin sekadar memberi arahan dari atas mimbar. Kami ingin turun langsung ke masyarakat, mendengarkan masalah mereka dan bersama-sama mencari solusi. Pendekatan ini akan lebih efektif jika dilakukan dengan menggandeng TP PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan OPD terkait,” terangnya.

Sementara Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifudin menyambut positif langkah MUI tersebut. Gagasan ini sejalan dengan target pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting hingga di bawah 14% dan meningkatkan indeks pendidikan masyarakat.

“Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian. Dengan adanya dukungan MUI, program edukasi akan lebih mudah diterima masyarakat karena memiliki legitimasi moral dan keagamaan,” ujarnya.

Sedangkan Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Marisa Juwitasari Moh Haris, SE memberikan apresiasi tinggi. Kolaborasi lintas organisasi merupakan kunci dalam membentuk generasi emas daerah.

“Perempuan adalah ujung tombak pembangunan. Jika mereka berdaya secara ekonomi, memiliki literasi digital dan mental yang kuat, maka keluarga dan masyarakat juga akan kuat. Itulah sebabnya kami mendukung penuh langkah MUI,” katanya.

Ning Marisa berharap sinergi ini tidak berhenti di meja pertemuan, tetapi berlanjut menjadi gerakan berkelanjutan yang menjangkau seluruh desa di Kabupaten Probolinggo. Dengan begitu, setiap perempuan dapat merasakan manfaatnya secara langsung mulai dari peningkatan pengetahuan hingga penguatan ekonomi rumah tangga.

“Perubahan besar dimulai dari keluarga, dan keluarga yang kuat hanya bisa dibangun jika perempuannya cerdas, sehat dan memiliki wawasan luas. Itulah misi yang akan terus kami perjuangkan bersama,” pungkasnya. (nab/zid)